JAKARTA — okuraya.info
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Ketua dan anggota Komisi Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Komisi ini dibentuk sebagai respons atas gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 dan bertujuan untuk mempercepat reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komisi ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kepolisian semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tugas utama Komisi adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” ujar Presiden Prabowo.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003–2008) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Reformasi Polri. Komisi ini terdiri atas sepuluh anggota lintas sektor yang memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di bidang hukum, pemerintahan, dan keamanan nasional.
Keanggotaan komisi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disahkan pada tanggal 7 November 2025.
Ketua: Jimly Asshiddiqie — Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008
Anggota:
1. Yusril Ihza Mahendra — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
2. Otto Hasibuan — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Tito Karnavian — Menteri Dalam Negeri
4. Supratman Andi Agtas — Menteri Hukum
5. Mahfud MD — Menko Polhukam periode 2019–2024
6. Ahmad Dofiri — Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
7. Jenderal Listyo Sigit Prabowo — Kapolri
8. Idham Aziz — Kapolri periode 2019–2021
9. Badrodin Haiti — Kapolri periode 2015–2016
Pembentukan komisi ini disambut positif oleh berbagai pihak sebagai langkah nyata menuju reformasi kelembagaan Polri. Namun, sejumlah pengamat menilai efektivitas komisi akan bergantung pada independensi dan tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi yang diberikan.
Dengan terbentuknya Komisi Reformasi Polri ini, publik menaruh harapan besar agar ke depan institusi kepolisian mampu memperkuat kepercayaan masyarakat melalui reformasi yang substantif dan berkelanjutan.
#Erw_team
