Jakarta – okuraya.info
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah guna membahas surat Presiden terkait pemberian abolisi dan amnesti. Hasil dari rapat tersebut, DPR RI menyatakan memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan Presiden RI. Hari
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas beberapa poin penting, termasuk pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.
"Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Hasilnya, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain abolisi untuk Tom Lembong, DPR juga menyetujui pemberian amnesti terhadap 1.116 orang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
"Kedua, adalah pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R-42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto," tambah Dasco.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta Pimpinan Komisi III DPR RI, sebagai bagian dari proses konsultatif antara legislatif dan eksekutif.
Keputusan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyikapi sejumlah kasus hukum yang dinilai telah memenuhi syarat untuk mendapatkan abolisi maupun amnesti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
Abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana.
Erw_team
