Baturaja, OKU - ouraya.info
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyelidikan terkait dugaan suap sembilan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ogan Komering Ulu (OKU) dengan menggeledah kantor DPRD OKU. Penggeledahan ini dilakukan setelah KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang, termasuk Kepala Dinas PUPR dan tiga anggota DPRD OKU.
Sekitar pukul 11.00 WIB, tim KPK yang terdiri dari delapan orang tiba di Gedung DPRD OKU dengan tiga mobil dinas dan satu mobil pengawalan dari Polres OKU. Penggeledahan berlangsung ketat dengan pengamanan dari pihak keamanan internal DPRD yang berjaga di berbagai ruangan penting.
Beberapa ruangan yang digeledah antara lain Ruang Badan Anggaran (Banggar), Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Ruang Persidangan, serta Ruang Fraksi DPRD. Tim KPK mencari dokumen terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Iqbal, Kepala Bagian Persidangan DPRD OKU, mengonfirmasi bahwa tim KPK meminta akses ke beberapa ruangan dan dokumen terkait APBD 2025, yang kemudian telah diserahkan sesuai permintaan. Muslimin, salah satu pejabat DPRD OKU, juga menyatakan pihaknya kooperatif selama proses penggeledahan dan telah memberikan keterangan serta dokumen yang diminta.
Selama penggeledahan, 32 anggota DPRD OKU tidak hadir karena sedang menjalani kunjungan kerja, dan beberapa di antaranya diketahui berada di luar daerah, seperti Bandung dan Jakarta. Penggeledahan berakhir sekitar pukul 13.30 WIB, dengan tim KPK membawa koper yang diduga berisi dokumen hasil pemeriksaan.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai temuan dalam penggeledahan tersebut. Proses ini merupakan lanjutan dari OTT yang menjerat enam pejabat di Kabupaten OKU, dan KPK terus melakukan pendalaman untuk mengungkap lebih banyak dugaan korupsi di wilayah tersebut.
@aTa
