OKU Timur - okuraya.info
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung rencana pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di wilayahnya.
Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati OKU Timur, Lanosin Hamzah, saat menerima kunjungan audiensi Sekretaris Utama BPOM RI, Brigjen.Pol.Dr.Jayadi, S.I.K.,M.H di Ruang Media Center Kabupaten OKU Timur, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa Enos menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan strategis guna mempercepat pembangunan kantor BPOM.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab OKU Timur dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
“Secara geografis, posisi OKU Timur sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah OKU Raya dan berbatasan dengan sejumlah kabupaten lain. Kami siap mendukung penuh pembangunan ini dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan,” ujar Enos.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM RI, Jayadi, mengapresiasi sambutan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur.
Ia menilai keberadaan UPT BPOM di daerah tersebut sangat penting mengingat saat ini Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki 17 kabupaten/kota baru didukung oleh dua kantor BPOM.
“Kondisi ini tentu belum optimal untuk menjangkau seluruh wilayah secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran UPT BPOM di OKU Timur diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jayadi menjelaskan bahwa UPT BPOM OKU Timur nantinya akan membawahi wilayah OKU Raya dan daerah sekitarnya.
Dengan demikian, rentang kendali pengawasan dapat diperpendek, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan serta pengujian produk obat dan makanan, termasuk bagi pelaku UMKM lokal.
Dengan telah disepakatinya penyediaan lahan, rencana pembangunan UPT BPOM di OKU Timur kini memasuki tahap lanjutan.
Pemerintah daerah berharap proyek ini segera terealisasi sehingga mampu memberikan perlindungan lebih optimal kepada masyarakat dari peredaran produk ilegal, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.(aTa)
#rilis_diskominfo_okut
