Jakarta - okuraya.info
Pemerintah tengah mengkaji wacana penerapan pembelajaran daring atau sekolah online usai libur Lebaran 2026. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa opsi tersebut sedang dalam tahap pembahasan. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus karena tingginya mobilitas harian yang berkontribusi pada konsumsi BBM.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan rencana penerapan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta setelah Lebaran.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan. Selain sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, berbagai strategi lain juga tengah disiapkan guna mendukung efisiensi energi lintas sektor.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dirumuskan secara responsif, terukur, dan berbasis data. Pemerintah, kata dia, tidak ingin langkah penghematan energi justru mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis.
Dalam implementasinya, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian metode pembelajaran antara daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Untuk mata pelajaran berbasis teori, pembelajaran jarak jauh dinilai efektif. Sementara itu, kegiatan praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan secara luas.
Hal ini bertujuan memastikan tidak ada hambatan teknis yang mengganggu hak belajar peserta didik di berbagai daerah.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah perlu merumuskan pola distribusi baru apabila terjadi perubahan kehadiran siswa di sekolah akibat kebijakan ini.
Di sisi lain, strategi penghematan energi juga mencakup penerapan kerja fleksibel bagi ASN, penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, serta efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran.
Rencana kebijakan ini muncul di tengah tekanan global terhadap pasokan energi, yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia.
Pemerintah pun berupaya mengambil langkah antisipatif guna menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan optimal.
#Erw_team
