Jakarta – okuraya.info
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya dugaan sekitar 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistem verifikasi dan pengawasan agar penyimpangan tidak kembali terjadi.
https://vt.tokopedia.com/t/ZSHtcLrvYJ3hA-5bwI0/
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN pada Senin (15/9/2025), Nurhadi mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah melaporkan praktik penjualan lokasi dapur MBG oleh oknum tertentu. Temuan tersebut menurutnya terbukti setelah BGN melakukan kebijakan rollback yang mengungkap ribuan titik dapur tak jelas keberadaannya.
“Seperti yang pernah saya laporkan, di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata benar, buktinya BGN melakukan rollback dan ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” kata Nurhadi, Jumat (19/9/2025).
Politisi tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis pembangunan, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi layak sebagaimana mandat program MBG. Ia juga menyoroti masih adanya kasus keracunan makanan yang menambah daftar persoalan implementasi program.
Dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi menjelaskan modus yang dilakukan oknum tersebut. Menurutnya, ada pihak yang memahami sistem pendaftaran di BGN, lalu mendaftarkan titik dapur atas nama yayasan, namun tidak membangun fasilitas tersebut. Menjelang batas waktu 45 hari, titik itu justru dijual kepada investor.
“Ini jelas menunjukkan adanya celah dalam sistem. Ribuan titik sudah terdaftar, tapi tidak ada progres pembangunan meski melewati tenggat waktu,” ujarnya.
Nurhadi menilai kelemahan verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal membuat praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga dugaan “konglomerasi yayasan” menjadi mungkin terjadi. Ia menegaskan, dengan besarnya anggaran yang terserap, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas.
Lebih jauh, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit kinerja dan keuangan. Ia menekankan, bila terbukti ada penyimpangan, langkah penindakan wajib dilakukan.
“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Keberhasilan program jangan hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri, tetapi dari kualitas makanan yang sampai ke meja anak-anak sekolah,” pungkasnya.
#Erw_team
